Ika Evitasari Memiliki Hobi Menulis, Senang Berbagi dan Selalu Berharap Bimbingan dari Para Guru

Demokrasi Liberal

2 min read

Demokrasi Liberal – Demokrasi liberal digunakan sebagai menjelaskan sistem politik barat dan demokrasi di wilayah Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. Konstitusi yang digunakan dapat berupa republik (India, Amerika, Prancis).

Di negara yang menurut pemahaman demokrasi liberal, agama atau kepercayaan sebagai pengusaha di negeri itu. Demokrasi liberal percaya bahwa setiap agama atau kepercayaan memiliki kendali atas hubungan mereka.

Dalam pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan secara lengkap dan jelas yakni mengenai Demokrasi Liberal. Untuk ulasan selengkapnya, yuukk.. Simak sebagai berikut.

Apa itu Demokrasi Liberal ?

Pengertian Demokrasi Liberal diartikan sebagai demokrasi yang telah didasarkan terhadap hak individu. Setiap warga negara (individu) dapat menjadi pihak yang berkuasa dalam sistem demokrasi ini, terlepas dari etnis atau agama mereka.

Menurut Robert Dahl, terdapat 2 konsep penting dalam demokrasi liberal. Dua konsep tersebut adalah kompetisi dan partisipasi. Kompetisi (debat, sanggahan) dapat terdiri dari hak sebagai kebebasan pers dan membentuk partai.

Demokrasi-Liberal

Kebebasan untuk membentuk partai memungkinkan adaptasi terhadap aspirasi individu, yang seringkali berbeda dari individu ke individu. Pandangan politik yang berbeda diakui sebagai salah satu pemicu kompetisi.

Selama liberal, budaya persaingan begitu ketat sehingga perubahan dalam kabinet bersifat dinamis. Bagaimanapun, hanya 9 kementerian yang berkuasa hanya selama 9 tahun demokrasi liberal.

Konsep partisipasi yang diusulkan oleh Dahl dapat diimplementasikan melalui pemungutan suara. Pemilihan juga harus diadakan dengan tujuan diadakan dan diikuti oleh semua warga negara yang memiliki hak pemilih.

Baca Juga :  Pengertian Lembaga Eksekutif

Ciri-Ciri Demokrasi Liberal

Terdapat berbagai ciri-ciri dalam demokrasi ini, berikut ialah penjelasan selengkapnya:

a. Agama Adalah Urusan Masing-Masing

Negara yang cocok dengan pemahaman liberal, agama atau kepercayaan sebagai pengusaha di negara tersebut. Liberal demokrat percaya bahwa agama atau kepercayaan orang-orang terkait dengan perawatan Tuhan, sehingga orang-orang ini hanya memiliki hak untuk mengelola dan memahaminya.

b. Mengutamakan Hak Asasi Yang Berkaitan Dengan Kebebasan

Negara-negara yang mengadopsi sistem liberal-demokratis memprioritaskan hak asasi manusia yang terkait dengan kebebasan individu. Ingat, kaum liberal adalah ideologi atau filsafat yang mencakup konsep menjaga kebebasan.

c. Mengutamakan Kepentingan Pribadi

Negara-negara yang mengadvokasi liberal lebih memilih untuk memprioritaskan kepentingan mereka sendiri, terutama di komunitas terhadap mereka. Seperti yang Anda ketahui, negara-negara dengan liberal mempunyai sebuah kalangan masyarakat yang sangat individualistis setiap hari.

d. Pembatasan Kebebasan Minoritas

Meskipun negara ini menganut konsep demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kebebasan, kebebasan kelompok minoritas terbatas. Namun, pembatasan yang diberlakukan bukan hak pribadi, tetapi hak terkait kelompok, yakni:

  • Adanya minoritas.
  • Pengajuan terhadap bantuan hukum kepada kalangan kelompok minoritas.

e. Mempunyai Dua Kelompok Masyarakat

Di suatu negara yang mengejar demokrasi, ada dua kelompok dalam kehidupan sosial yang menentukan bagaimana kebijakan negara bekerja. Kedua kelompok ini disebut sebagai kalangan kelompok minoritas dan kelompok mayoritas. Kedua kelompok hidup dengan negara-negara yang terlibat dalam liberal.

f. Keputusan di Ambil Berdasarkan Suara Terbanyak

Ketika menilai keadaan negara demokratis yang meliputi liberal, keputusan sering digunakan sebagai faktor penting dalam keputusan politik.

g. Adanya Kekuatan Mayoritas

Seperti yang telah dijelaskan, mayoritas terdiri dari kalangan kelompok-kelompok yang mempunyai sebuah kekuasaan yakni atas pemerintah dan masyarakat.

Baca Juga :  Pengertian Norma Agama

Latar Belakang Demokrasi Liberal Indonesia

Demokrasi yang dipimpin menang di Indonesia antara tahun 1959 dan 1966, dari penerbitan dekrit presiden pada 5 Juli 1959 hingga jatuhnya Sukarno. Latar belakang penciptaan sistem demokrasi Disutradarai oleh Presiden Soekarno. ialah:

  • Dari Segi Perekonomian
    Perubahan kabinet sering terjadi selama Liberal, yang mengakibatkan program yang dirancang untuk kabinet gagal total, yang memperlambat perkembangan ekonomi saya.
  • Dari Segi Keamanan
    Meningkatnya dalam sebuah jumlah terhadap suatu gerakan separatis selama demokrasi liberal telah menyebabkan terhadap ketidakstabilan di sektor keamanan.
  • Dari Segi Politik
    Para pemilih tidak dapat membuat konstitusi baru untuk menggantikan konstitusi pada tahun 1950.

Masa demokrasi yang dipimpin oleh Presiden Sukarno didahului oleh usul bahwa undang-undang untuk mencabut konstitusi 1950 adalah konstitusi 1945. Menanggapi proposal tersebut, ada undangan yang dihadiri semua pemilih.

Baca Juga :

Demikian pembahasan yang telah kami sampaikan secara lengkap dan jelas yakni mengenai Demokrasi Liberal. Semoga ulasan ini, dapat berguna dan bermanfaat bagi Anda semuanya.

Ika Evitasari
Ika Evitasari Memiliki Hobi Menulis, Senang Berbagi dan Selalu Berharap Bimbingan dari Para Guru

Dasar Negara

Ika Evitasari Ika Evitasari
2 min read

Pengertian Sekretaris

Ika Evitasari Ika Evitasari
2 min read
SELAMAT DATANG
Semangat Belajar Generasi Milenial, Patuhi Protokol Kesehatan dan Semoga Artikel Bermanfaat, Untuk Kerjasama, Kritik, dan Saran Silahkan Dapat Melalui Kontak Kami