Pengertian BPUPKI

3 min read

Pengertian BPUPKI – Sering bertugas untuk mempelajari maupun menyelidiki dengan segala hal yang telah berhubungan dengan politik ekonomi dan tata kenegaraan serta semua hal yang begitu diperlukan sebagai kemerdekaan untuk wilayah Indonesia.

Di dalam BPUPKI terdiri dari beberapa organisasi sebagai anggota, terdapat juga pengertian serta tujuan dari BPUPKI. Untuk ulasan lebih lanjut, yuukk… Simak penjelasan nya sebagai berikut.

Apa itu BPUPKI ?

Pengertian BPUPKI adalah sebuah perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 1 Maret 1945 (disebutkan pada 29 April 1945).

Contoh-gambar-BPUPKI

Tujuan pihak Jepang untuk mendirikan BPUPKI adalah untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dengan berjanji bahwa Jepang akan mendukung proses kemerdekaan Indonesia.

Ketua BPUPKI adalah Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dengan perwakilan Ichibangase Yoshio (Jepang) dan Raden Pandji Soeroso. BPUPKI terdiri atas 67 orang, yakni 60 orang, yang dianggap sebagai tokoh dari Indonesia dan 7 anggota Jepang.

Tugas BPUPKI adalah untuk menyelidiki masalah ekonomi politik, pemerintahan dan hal-hal lain yang diperlukan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia.

Pengertian BPUPKI

Anggota BPUPKI

Dalam sebuah perkumpulan, lembaga atau LSM, organisasi, anggota diperlukan untuk membuat fasilitas berfungsi dengan baik. BPUPKI memiliki 67 anggota. Beberapa di antaranya ialah:

  • K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (Ketua)
  • R.P. Soeroso (Wakil Ketua)
  • Ichibangse Yoshio (Wakil Ketua), orang jepang
  • Ir. Soekarno
  • Prof. Dr. Mr. Soepomo
  • KH. Wachid Hasyim
  • Abdoel Kahar Muzakir
  • Prof. Dr. P.A.A. Hoesein Djajadiningrat
  • Mr. Achmad Soebardjo
  • A.R. Baswedan
  • K.H. Ahmad Sanusi
  • K.H. Abdul Salim
  • Liem Koen Hian
  • Ki Bagoes Hadikusumo
  • H. Agoes Salim
  • Soekiman
  • Mr. A.A. Maramis
  • Abikoesno Tjokrosoejo
  • Abdoel Kaffar
  • Drs. Moh. Hatta
  • Mr. Muhammad Yamin
  • R.A.A. Poerbonegoro Soemitro Kolopaking
  • Tang Eng Hoa
  • Oey Tiang Tjoe
  • Oey Tjong Hauw
  • Yap Tjwan Bing
Baca Juga :  Sejarah Demokrasi

Sidang BPUPKI

1. Sidang Pertama

Sidang BPUPKI pertama yakni berlangsung di sebuah gedung, Gedung Chuo Sang In di Jalan Pejambon 6 di Jakarta, yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Pertemuan pertama dibuka pada 28 Mei 1945 dan dimulai pada 29 Mei 1945 dengan tema State Foundation. Kemudian dalam sebuah proses pertama ini, terdapat 3 orang yang memberikan sebuah pendapat tentang berdirinya negara, yaitu Prof. Dr. Mr. Soepomo, Mr. Muhammad Yamin, dan Ir. Sukarno.

Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengeluarkan lima prinsip dari pendirian negara, yang berbunyi sebagai berikut:

  • Peri Ketuhanan
  • Peri Kebangsaan
  • Peri Kerakyatan
  • Peri Kemanusiaan
  • Kesejahteraan Rakyat

Dua hari kemudian, Prof. Dr.Mr. Soepomo telah mengajukan Yayasan Negara Indonesia pada tanggal 31 Mei 1945 ialah:

  • Persatuan
  • Kekeluargaan
  • Keadilan Sosial
  • Mufakat dan Demokrasi
  • Musyawarah

Pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno juga menyarankan lima prinsip negara, yang sekarang dapat kenal dengan nama Pancasila.

  • Kebangsaan Indonesia
  • Kesejahteraan Sosial
  • Ketuhanan Yang Maha Esa
  • Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan
  • Mufakat atau Demokrasi

Menurut Ir. Soekarno, kelima prinsip itu masih bisa diperas di Trisila atau Ekasila. Selain itu, kelima prinsip tersebut disebutkan dalam sebuah urutan yang berbeda dari Pancasila. Kemudian definisi aturan menjadi perdebatan di antara para peserta dalam pertemuan BPUPKI. Dalam debat ini, pengenalan aturan Islam di Indonesia baru akan dibahas.

Sidang pertama BPUPKI yakni telah berakhir pada 1 Juni 1945 dan tidak menghasilkan keputusan akhir tentang pembentukan negara Indonesia yang merdeka sampai istirahat satu bulan.

Pada 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk sebuah komite kecil yang terdiri dari 9 orang dan disebut Komite Sembilan. Anggota Sembilan Komite ialah:

  1. Ir. Soekarno
  2. Drs. Moch. Hatta
  3. Mr. Achmad Soebardjo
  4. Mr. Muhammad Yamin
  5. KH. Wachid Hasyim
  6. Abdul Kahar Muzakir
  7. Abikoesno Tjokrosoejoso
  8. H. Agus Salim
  9. Mr. A.A. Maramis
Baca Juga :  Ideologi Sosialisme

Setelah berkonsultasi dengan Komite Sembilan, formula ditetapkan menggambarkan niat dan tujuan membentuk negara Indonesia yang independen. Dengan Mr. Muhammad Yamin, formula ini disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumus tersebut diantaranya ialah:

  1. Ketuhanan dengan sebuah kewajiban untuk melaksanakan hukum Islam bagi para pengikutnya
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Asosiasi Indonesia
  4. Demokrasi, dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah
  5. Keadilan sosial untuk semua orang Indonesia

2. Sidang Kedua BPUPKI

Pada pertemuan kedua BPUPKI pada 10-17. Pada bulan Juli 1945 dengan masalah bentuk negara, ekonomi dan keuangan, rancangan konstitusi, pertahanan negara, wilayah nasional, kewarganegaraan, dan pendidikan dibahas.

Pada pertemuan kedua ini, sebuah komite yang terdiri dari 19 orang dibentuk untuk membahas rancangan Konstitusi, yang diketuai dengan Ir. Sukarno sendiri teman. Jangan lupa, juga Komite Pertahanan Rumah yang diketuai oleh Komite Ekonomi, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Keuangan yang diketuai dengan Drs. Moch. Hatta.

Berdasarkan dari hasil pemungutan suara, wilayah Indonesia bebas sudah ditetapkan. Daerah itu termasuk bekas Hindia Belanda serta Malaya, Timor Portugis, Papua, Kalimantan Utara, dan pulau-pulau di sekitarnya.

Pada 11 Juli 1945, komite perancang UUD yang dapat membentuk komite kecil yang terdiri dari 7 anggota, yaitu:

  1. Prf. Dr. Mr. Soepomo
  2. Mr. Wongsonegoro
  3. Mr. Achmad Soebardjo
  4. Mr. A.A. Maramis
  5. Mr. R.P. Singgih
  6. H. Agus Salim
  7. Dr. Soekiman

Sidang kedua BPUPKI pada 14 Juli 1945 sebagai bagian dari laporan oleh Komite Desain UUD, Ir. Soekarno melaporkan tiga hasil:

  1. Pernyataan Indonesia Merdeka
  2. Pembukaan UUD
  3. Batang Tubuh dari UUD

Tugas BPUPKI

Pembentukan lembaga Indonesia untuk persiapan penyelidikan bisnis mempunyai berbagai tugas yang harus dilakukan dengan badan. Tugas paling penting dari Badan Indonesia sebagai Persiapan Investigasi Perusahaan sekarang adalah untuk melakukan investigasi terhadap semua hal yang berkaitan dengan independensi atau lembaga negara Indonesia.

Baca Juga :  Pengertian Komunitas

Selain itu, BPUPKI untuk investigasi bisnis mempunyai tugas yang didasarkan pada pertemuan. Berikut ini adalah tugas-tugas BPUPKI yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia berdasarkan sidang, diantaranya ialah:

  • Komite kesembilan telah memberikan sebuah hasil dari Piagam Jakarta.
  • Badan Investigasi Bisnis untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia Tugasnya adalah untuk membahas dasar-dasar negara Indonesia.
  • Badan Indonesia untuk mempersiapkan Kemerdekaan untuk Investigasi Bisnis mempunyai tugas sebagai membentuk komite kecil yang berkaitan dengan adanya ide dan konsep anggotanya.
  • Setelah persidangan pertama, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia berhenti untuk menyelidiki bisnis, yang kemudian membutuhkan waktu satu bulan.
  • Badan Indonesia untuk Persiapan Kemandirian untuk Investasi Perusahaan memiliki tugas mendukung lembaga kesembilan.

Badan terdiri dari badan yang dibentuk dengan adanya pemerintah pada pendudukan Jepang Meret pada tahun 1945 (juga disebutkan pada tanggal 29 April 1945).

Baca Juga :

Demikian pembahasan kali ini secara jelas dan singkat mengenai Pengertian BPUPKI. Semoga ulasan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi Anda semua.

Sejarah Sumpah Pemuda

Ika Evitasari
2 min read

Sejarah Pancasila

Ika Evitasari
3 min read