Sistem Politik Otoriter

2 min read

Sistem Politik Otoriter – Pada sistem politik sistem digunakan dengan negara-negara di dunia ialah sebuah sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang otoriter.

Perbedaan antara keduanya sangat berbeda dari pemilihan umum, kekuasaan dan prinsip-prinsip yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan sistem politik otoriter? Dan apa sajakah tujuan dan ciri-cirinya? Yuukk… Simak ulasan selanjutnya sebagai berikut.

Apa itu Politik ?

Pengertian Politik merupakan proses dalam adanya sebuah pembentukan dan berbagi kekuasaan dalam masyarakat di mana akan keputusan dibuat, terutama di negara tersebut.

Definisi politik dapat diartikan untuk ilmu dan seni merebut kekuasaan baik dengan konstitusional maupun tidak konstitusional. pengertian etimologis politik berasal dari bahasa Yunani, yang berarti “Polis” dan berarti “Negara kota”.

Sistem Politik Otoriter

Pengertian-Sistem-Ototiter

Pengertian Otoriter ialah pemahaman dengan pemerintah dalam wilayah atau negara yang akan meletakkan dengan segala bentuk dalam kekuasaan pada pemimpin atau pada negara tanpa memperdulikan adanya aspek-aspek dalam kebebasan secara individu.

Pemerintah akan diselenggarakan dan dijalankan dengan rakyat dan untuk rakyat. Terdapat beberapa tokoh dunia yang begitu terkenal dengan keriktatorannya, ialah:

1. Adolf Hitler yang Berkuasa Tahun 1988-1945

Dalam hitlet memiliki dalam seumur hidupnya, dapat dikenal sebagai orang yang diktator yang begitu kejan karena memilih dengan mengakhiri hidupnya dengan cara menembakkan diri sendiri.

Baca Juga :  Pengertian Strategi Menurut Ahli

2. Nicolae Ceausescu yang Berkuasa Tahun 1918-1989

Adanya sebuah pemimpinan dalam komunis yang terakhir di eksekusi dengan istrinya yakni dengan ditembak sampai mati.

3. Benito Mussolini yang Berkuasa Tahun 1883-945

Dapat dikenal sebagai suatu adanya seseorang dapat memimpin secara fasis dan akhirnya ditembak sampai mati dengan patisan komunis pada 1956.

Prinsip Sistem Politik Otoriter

Pada sebuah sistem politik otoriter atau totaliter memiliki beberapa prinsip, diantaranya ialah:

  • Hanya dengan dalam satu partai politik sebuah pemerintah mempunyai banyak partai, tetapi hanya ada satu partai yang dapat mendominasi dalam adanya pemerintahan.
  • Kekuatan terpusat adalah otoritas legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam satu kesatuan. Tiga kekuatan ini dilaksanakan dan dijalankan dengan satu tubuh.
  • Dalam sebuah pemerintah tidak didasarkan pada konstitusi, tetapi adalah pemerintah yang bertindak atas dasar otoritas atau kekuasaan. Konstitusi menyerahkan otoritasnya yang besar atas negara atau pemerintah.
  • Pembentukan pemerintahan tidak didasarkan pada pertimbangan, tetapi berdasarkan adanya sebuah keputusan.
  • Aturan kekuasaan atau dasar negara yang ditandai dengan supremasi perbedaan dan kekuasaan di hadapan hukum.
  • Tidak ada karakter demokratis dalam pelaksanaan pemilihan parlemen. Pemilihan parlemen hanya diadakan untuk memperkuat legitimasi pemerintah atau pihak berwenang.
  • Tidak ada kontrol dalam birokrasi dan administrasi. Adanya birokrasi pemerintahan yang sangat besar, sehingga dapat menjangkau semua bidang kehidupan sosial.
  • Keberadaan lembaga peradilan, yang tidak bebas dan dapat dilibatkan dalam kapasitas otoritas untuk bertindak.
  • Pembubaran divisi atau perbedaan dengan kekuatan dan penggunaan paksaan.
  • Sistem dalam kehidupan politik dan sosial tidak dapat berubah dan memiliki sifat yang sama.
  • Manajemen dan kepemimpinan, yang tertutup dan tidak bertanggung jawab.
  • Tidak ada kebebasan berekspresi atau berbicara dan tidak ada kebebasan pers, meskipun ada pers yang keberadaannya sangat dibatasi oleh pihak berwenang.
  • Tidak mengakui atau mendesak adanya sebuah keberadaan hak-hak minoritas dengan warga negara.
  • Tidak ada perlindungan terhadap HAM dan pelanggaran HAM sering terjadi.
Baca Juga :  Pengertian Politik

Ciri – Ciri Negara Otoriter dan Contoh

1. Tidak Dihargainya HAM (Hak Asasi Manusia)

Dengan lamanya masa jabatan pemerintah, dapat dipastikan bahwa hak-hak warganya secara bertahap akan dirusak. Dalam jangka panjang, hak-hak masyarakat, yang sebenarnya mudah diperoleh, menjadi semakin sulit karena banyaknya keterbatasan yang ada.

2. Pemimpin Menjabat Dalam Waktu yang Lama

Negara otoriter menunjukkan bahwa pemerintahannya cukup panjang. Karena itu, para pemimpin negara tersebut disebut dengan diktator. Misalnya, ada beberapa pemimpin negara, yaitu Moammer Kadafi, dan dalam sebuah kasus yang lebih besar yang ada pada masa pemerintahan Bashar Al Ashad.

Hasilnya adalah protes atau demonstrasi masyarakat, yang kemudian menjadi penyebab vertikal pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian penyebab adanya sebuah konflik horizontal antara pembela oposisi dan pemerintah.

3. Kekuasan Tertinggi Berada di Tangan Pemimpin

Nama pemerintahan yang otoriter tentu saja segalanya yang pemimpin dan kendalikan.

4. Tidak Adanya Pemerataan Infrastruktur

Pemerintah hanya berfokus dalam pusat, jadi tentu saja daerah yang berbeda, yang terutama terletak di daerah terpencil, mengalami kemunduran dalam infrastruktur. Mungkin ini dapaat memicu beberapa konflik lokal, seperti konflik Ambon dan konflik Poso.

5. Oganisasi Baru Selalu Dicurigai

Para pemimpin otoriter selalu takut dengan organisasi-organisasi ini. Namun, itu diduga sebagai pemberontak atau adanya sebuah revolusi dalam negara. Terjadi dengan Korea Utara. Kim melarang seluruh komunitas untuk mendirikan organisasi komunitas.

Dalam adanya sebuah sistem politik ini, mempunyai suatu gaya dalam pemerintahan yang mepunyai kedaulatan tertinggi yang dimiliki dengan elit kecil atau hanya satu orang.

Baca Juga :

Demikian artikel yang dapat kami sampaikan mengenai Sistem Politik Otoriter. Semoga artikel ini dapat bermanfaat untuk Anda.

Baca Juga :  Pengertian Pendidikan

Sejarah Sumpah Pemuda

Ika Evitasari
2 min read

Sejarah Pancasila

Ika Evitasari
3 min read